KOMPAS.COM – Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2014-2019, pembahasan soal siapa-siapa saja calon menteri dalam pemerintahan baru mulai diperbincangkan. Tak hanya seputar formasi kabinet, rencana peningkatan gaji menteri pun ikut dalam pembahasan.
Read More 0THEJAKARTAPOST.COM – As rival parties slowly crystallize into an opposition to match the incoming government of president-elect Joko “Jokowi” Wi...
Read MoreKOMPAS.COM – Awal Agustus, presiden terpilih Joko Widodo meresmikan Kantor Transisi Jokowi-Jusuf Kalla. Mantan Menperindag Rini Soemarno ditunjuk menjadi Kepala Staf Tim Transisi. Empat deputi juga ditunjuk, yaitu Hasto Kristiyanto, Andi Widjojanto, Anies Baswedan, dan Akbar Faizal.
Begitu tahu struktur tim, seorang pengusaha berpendapat, keanggotaan tim kurang bagus. “Apa tidak ada yang lebih bagus,” kata pengusaha itu. Maklum, perwakilan partai pendukung di tim transisi dinilai kurang. Selain Nasdem, dalam tim transisi tidak ada perwakilan dari parpol pendukung Jokowi-JK, seperti PKB, Hanura, dan PKPI.
Dari keanggotaan tim transisi itu, muncul kesan parpol-parpol mulai ditinggalkan. Padahal, tim transisi bertugas mempersiapkan pemerintahan Jokowi mendatang, yaitu meliputi APBN 2015, arsitektur kabinet, dan perencanaan program tahun pertama.
Mungkin, guna menepis kesan itu, Jokowi bertemu secara tertutup dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PKB juga menggelar diskusi para pakar dan siap memberikan masukan kepada tim transisi.
Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Rini Soemarno dipilih karena ia punya banyak pengalaman, baik di dunia usaha maupun di pemerintahan. “Diharapkan Ibu Rini dapat menjadi jembatan komunikasi dan mengombinasikan gagasan dunia usaha dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan bangsa,” katanya.
Meski tim transisi melakukan pekerjaan teknis, bukan berarti parpol pendukung tidak perlu dilibatkan. Partai pendukung, seperti PKB dan Hanura, juga diperkuat aset sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi atau masukan terkait arsitektur kabinet, APBN, atau program-program unggulan.
Di sisi lain, sejumlah pengurus relawan justru dimintai masukan oleh Jokowi. Menurut Pendiri Relawan Bara JP Boni Hargens, Jokowi ingin mendapatkan banyak masukan dan gagasan terkait penyelesaian masalah bangsa. Misalnya, reformasi kelembagaan, baik lembaga kepresidenan maupun kementerian.
Buru jabatan menteri
Dipastikan, hari-hari ini masyarakat bertanya-tanya siapa saja menteri kabinet Jokowi-JK. Berbagai kalangan berburu, atau mempromosikan diri menjadi menteri. Di rumah transisi, banyak dikirim curriculum vitae (CV) seseorang untuk dipromosikan menjadi menteri.
Sebagai contoh, kelompok masyarakat asal Sulawesi mengirim surat pencalonan seseorang. Di situs kabinetrakyat.org, muncul nama-nama atau figur yang dipromosikan menjadi menteri. Usul dan promosi itu sah-sah saja dan menunjukkan Indonesia kaya aset sumber daya manusia.
Andi mengakui, kantor tim transisi banyak dikirimi CV seseorang yang dipromosikan menjadi menteri. CV itu kemudian hanya dicatat dan diserahkan ke rumah dinas Jokowi.
Bahkan, kelompok-kelompok relawan juga mempromosikan figur-figur calon menteri. Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi Dono Prasetyo mengungkapkan, Seknas Jokowi memang akan mengirim usul calon menteri kepada presiden terpilih Jokowi.
Hanya partai politik yang tidak mempromosikan kader-kader mereka secara terbuka. Namun, justru perebutan jabatan menteri di kalangan parpol pendukung inilah yang akan semakin menarik. Mengapa?
Apakah ketua umum parpol, termasuk pengurus parpol, bisa menjadi menteri? Apalagi, kabinet pemerintahan Jokowi nanti merupakan kabinet ”kerja” yang menekankan kerja all out untuk rakyat sehingga perhatian menteri diharapkan tidak terbelah dengan urusan partai.
”Beringin” yang terbelah
Dinamika paling ketat terkait posisi di pemerintahan salah satunya terjadi di Partai Golkar. Kubu Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono yang menginginkan musyawarah nasional dipercepat berhadapan langsung dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.
Isu pemecatan Agung lantas menyebar menjadi sorotan, baik di internal maupun di luar Golkar. Ada yang pro dan ada pula yang kontra dengan ”pemecatan” itu. Sebagian kader Golkar bahkan mengatakan tak ada pemecatan. Sebab, menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, pemecatan harus diputuskan melalui rapat harian dan rapat pleno.
Lima hari kemudian, barulah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Syarief Cicip Sutardjo menjelaskan bahwa pembicaraan tentang Agung terlontar dalam rapat tidak resmi yang dihadiri sejumlah petinggi partai. Dalam rapat tidak resmi itu ada yang menanyakan sikap Agung yang mewacanakan percepatan pelaksanaan munas.
Read More 0